Ketua PSGA UIN Bandung Soroti Diskriminasi Terhadap Kelompok Rentan Di Acara SKPP Bawaslu Kota Banjar

Posted on

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Banjar, Jawa Barat, menggelar Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) Pemilu untuk tingkat Kota Banjar di Desa Langensari, pada 18 hingga 22 November 2019. Kegiatan ini tiada lain bertujuan untuk memberikan pemahaman pada para peserta tentang regulasi dan pengawasan yang berkaitan dengan kepemiluan.

Ketua PSGA UIN Bandung Soroti Diskriminasi Terhadap Kelompok Rentan Di Acara SKPP Bawaslu Kota Banjar
Image: Instagram @bawaslukotabanjar

Salah satu materi yang diberikan kepada para peserta adalah mengenai gender dan optimalisasi peran sosial kelompok rentan. Bawaslu Kota Banjar mendatangkan Dr. Akmaliyah, M.Ag., dari UIN Sunan Gunung Djati Bandung untuk mengisi materi tersebut.  Dalam menyampaikan materinya, selain menjelaskan peraturan-peraturan tentang penghapusan diskriminasi terhadap wanita, dosen Prodi Bahasa dan Sastra Arab UIN Bandung tersebut menyayangkan masih adanya diskriminasi pada kelompok rentan, misalnya saja pada para penyandang cacat di dalam dunia kerja. Padahal menurutnya pemerintah sudah mempunyai regulasi yang jelas tentang hal tersebut seperti dalam UU No.4 Tahun 1997.  “Hasil penelitian Badan Penelitian dan Pengembangan HAM di Medan dan Surabaya tahun 2002 menunjukkan, bahwa kuota tenaga kerja bagi penyandang cacat yang diwajibkan oleh UU tersebut di atas belum dipatuhi oleh perusahaan. Padahal UU No.4 Tahun 1997 memiliki daya paksa untuk dijatuhkannya sanksi pidana bagi pengusaha atau perusahaan yang tidak mematuhinya.” Paparnya.

Ketua Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Bandung tersebut juga menyoroti tentang masih minimnya fasilitas umum di Indonesia yang ramah penyandang cacat. “Pada kenyataannya masih adanya keterbatasan jumlah gedung dan fasilitas umum seperti mal, pasar, sarana penyeberangan jalan, kantor pemerintah, sekolah dan bank yang menyediakan akses bagi penyandang cacat, meskipun telah diatur dalam PP No.43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat.” Jelasnya.

Dr. Akmaliyah, M.Ag. UIN Bandung
Image: Instagram @bawaslukotabanjar

Ketua Bawaslu Kota Banjar, sebagaimana dikutip website resmi Bawaslu Kota Banjar, Irfan Saeful Rohman menjelaskan bahwa sekolah kader partisipatif ini sesuai dengan amanat undang-undang No. 7 tahun 2017 pasal 94 poin D, yang menyebutkan peran & pemberdayaan masyarakat di dalam partisipasi pemilu.

Menurut Irfan, untuk mencapai pengawasan yang berkualitas dalam pelaksanaan pemilu, tidak cukup diserahkan kepada pihak pengawas saja, sehingga harus ada penyadaran bersama kepada masyarakat. “Jadi, tujuan kegiatan ini untuk mempersiapkan para kader pengawasan membantu Bawaslu, meningkatkan peran partisipasi pengawasan masyarakat, seperti pengawasan adanya money politik, menangkal isu-isu sara, kabar hoax dan pelanggaran pada saat pelaksanaan pemilu,” ujanya.