Yadi Mardiansyah Sampaikan Peraturan & Kode Etik Keterbukaan Informasi Saat Diskusi di Bawaslu KBB

Posted on

Bawaslu Kabupaten Bandung Barat (KBB) menggelar diskusi dalam rangka pemantapan dan penguatan terkait Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pengawasan Partisipatif Bawaslu KBB pada Rabu, 11 Desember 2019. Acara yang diselenggarakan di Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bandung Barat ini menghadirkan Yadi Mardiansyah, M.Ag dari UIN Sunan Gunung Djati Bandung sebagai narasumber.

Yadi Mardiansyah Sampaikan Peraturan & Kode Etik Keterbukaan Informasi Sast Diskusi di Bawaslu KBB
Image: Instagram @bawaslubandungbaratkab

Dosen Bahasa dan Sastra Arab UIN Bandung tersebut menjelaskan tentang pentingnya memahami peraturan dan kode etik dalam penyampaian informasi kepada publik di era keterbukaan informasi seperti sekarang ini, mana informasi yang layak untuk disampaikan, mana yang tidak boleh disampaikan (dikecualikan). Demikian juga dengan aturan perundang-undangan yang harus difahami terkait keterbukaan informasi publik, terutama yang menyangkut rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, proses pengambilan keputusan publik dan alasan pengambilan suatu keputusan publik. “Informasi Publik didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila informasi diberikan serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya.” Jelasnya.

Yadi Mardiansyah UIN Bandung
Image: Instagram @bawaslubandungbaratkab
Diskusi Bawaslu KBB Bersama Yadi Mardiansyah, M.Ag
Image: Instagram @bawaslubandungbaratkab

Selain itu, Direktur Eksekutif Jaringan Masyarakat Peduli Demokrasi (JMPD) tersebut juga merinci ada 23 jenis informasi dilingkungan Bawaslu yang dikecualikan atau tidak boleh disampaikan kepada publik. Beberapa diantaranya seperti penerimaan laporan, formulir temuan, tanda bukti penerimaan laporan, formulir penerusan pelanggaran tindak pidana pemilihan, kajian dugaan pelanggaran dan lain-lain.

Bawaslu Kabupaten Bandung Barat Yadi Mardiansyah
Image: Instagram @bawaslubandungbaratkab

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) KBB sebagai lembaga publik memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menyampaikan informasi dengan sebenar-benarnya kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban etis. Dengan adanya diskusi ini diharapkan informasi yang disampaikan ke publik memiliki kriteria “6 Tepat”, yaitu tepat status, tepat waktu, tepat sarana, tepat format, tepat makna dan tepat isi.